Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Sekretaris Fraksi Teguh Juwarno ikut rapat Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, Teguh yang hadir bersama Dewi Coryati keluar ruangan sebelum acara selesai.

Yasonna mengaku tak keberatan disebut begal politik, bahkan dia menyukai istilah itu.

Koalisi Merah Putih (KMP) kembali berkumpul untuk membahas keputusan Menkum HAM Yasonna mengakui Golkar Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy. Namun lagi-lagi PAN dan Partai Demokrat (PD) tak ikut dalam kumpul-kumpul ini.

Koalisi Merah Putih minus PAN menyatakan pernyataan bersama mengusung angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan deklrasi angket itu diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly'.

Parpol anggota KMP menyatakan akan menggulirkan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Mereka menyerukan perlawanan terhadap begal demokrasi.

Fraksi Partai Golkar mengajak fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP)‎ untuk menggulirkan hak angket dan mosi tidak percaya terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menyusul keputusan mengakui kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan, mengingatkan Bambang Soesatyo Cs agar tidak menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Perseteruan antara Gubernur Ahok dan DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI telah berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Jika KPK tak segera bertindak, komplotan begal anggaran akan merasa di atas angin dan leluasa menghajar Ahok.

‎Kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengancam untuk menggalang hak interpelasi ataupun angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di DPR. Yasonna santai menanggapi ancaman itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) melalui Bendahara Umum Bambang Soesatyo menyebut bahwa putusan tersebut ngawur.