Rencana KPK yang akan mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan wisma atlet ditanggapi positif. KPK pun diminta segera memeriksa semua yang terkait kasus itu.

Aulia Pohan sudah divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus aliran dana BI. Besan Presiden SBY ini pun merupakan koruptor.

Meski aksi perampok bersenjata tergolong sadis, Polri tidak mau gegabah langsung menembak mati pelakunya. Sebab, ada prosedur tetap untuk menembak penjahat.

Pemerintah diminta jangan lagi memberi remisi pada koruptor. Patut dicatat, korupsi adalah kejahatan luar biasa seperti halnya terorisme.

Peristiwa perampokan kini marak terjadi. Mulai dari Jakarta hingga Medan, Sumut para perampok beraksi dengan brutal. Polisi pun disarankan untuk bertindak tegas dalam menghadapi para perampok tersebut.

Dua ahli hukum menilai UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi & Korban, multitafsir. Yang jadi sorotan adalah pasal 10, terkait whistle blower.

Polisi tidak bisa membuktikan adanya percakapan antara Deputi Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dan Ari Muladi. Yang ada, hanya call data record atau yang biasa dikenal dengan CDR.

Proses pembahasan UU di DPR disinyalir rawan potensi suap. Apa alasannya? Di lembaga yang katanya wakil rakyat itu rentan dengan masuknya berbagai kepentingan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menyebut pasal 335 KUHP yang dilaporkan Yusril ke Mabes Polri, sebagai pasal sampah. Tudingan Hendarman soal pasal 335 ini dibenarkan oleh pengamat hukum UGM, Eddy OS Hiariej.

Tindakan Kejagung yang mengajukan PK atas penolakan SKPP Bibit-Chandra dinilai hanya tindakan pembohongan terhadap publik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menggunakan hak abolisi untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra.