Sepanjang triwulan III-2010, neraca pembayaran Indonesia (NPI) tercatat mengalami surplus US$ 7 miliar, naik dibandingkan triwulan II-2010 yang sebesar US$ 5,4 miliar.

Pemerintah meminta dana-dana asing untuk tak memburu instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena instrumen tersebut bukan instrumen investasi. Harusnya dana ini masuk ke sektor riil.

Arus dana asing yang sangat deras, namun pemerintah belum akan memberlakukan kebijakan pengendalian arus modal masuk (capital control) seperti penarikan pajak untuk dana asing.

BI akan terus menjaga laju penguatan nilai rupiah yang terjadi karena derasnya arus dana asing dari luar. Nilai rupiah akan dijaga sesuai fundamental ekonomi Indonesia yang sesuangguhnya.

Harga IPO Krakatau Steel (KS) yang ditetapkan terlalu murah sebesar Rp 850 per lembar saham dinilai keterlaluan dan tidak wajar, terutama di tengah tingginya arus modal masuk ke Indonesia.

Pemerintah hanya mampu melakukan pembelian kembali (buyback) surat utangnya Rp 170 miliar. Alasannya karena hanya jumlah itu yang masuk dalam (benchmark) atau patokan pemerintah.

Ongkos penjagaan Rupiah Indonesia sungguh mahal dan besar. Biaya stabilitas harus dibayar dengan miliaran Rupiah dan sayangnya hal itu kurang memberikan stimulasi bagi perekonomian domestik untuk berkembang signifikan.

Mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom angkat suara mengenai derasnya arus aliran modal masuk (capital inflow) ke negara berkembang termasuk RI.

IMF mengajari BI cara mengelola arus modal asing yang mengalir deras. Menurut IMF arus dana asing itu harus dikelola ke dalam instrumen moneter jangka panjang.

Pemerintah tak khawatir dengan potensi terjadinya pembalikan modal asing besar-besaran (sudden reversal). Kesehatan ekonomi Indonesia masih mampu menahan efek dari arus dana asing yang masuk.