Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana soal pendanaan bagi partai politik mencapai Rp 1 triliun, untuk mencegah praktik korupsi.

Pelaksanaan 204 Pilkada yang akan digelar serentak pada akhir tahun 2015, diusulkan agar diundur ke tahun 2016. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai Pilkada Desember 2015 penuh risiko.

KPU dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama membentuk lembaga riset kepemiluan. Lembaga tersebut diberi nama Electoral Research Institution (ERI).

Mahkamah Agung (MA) telah menutup pendaftaran calon hakim konstitusi dengan hasil 10 pendaftar dari hakim karir. Namun kiprah hakim konstitusi dari elemen MA dianggap kurang menonjol dibandingkan yang berasal dari akademisi atau profesional.

MA meminta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi. Berdasarkan UUD 1945, MA mendapat jatah 3 kursi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menelusuri rekam jejak 10 nama calon hakim konstitusi dari elemen Mahkamah Agung (MA). Hal ini karena Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mengaku menemukan beberapa nama yang diduga tidak bersih.

Masa jabatan Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi tak lama lagi akan habis. Hakim konstitusi dari elemen Presiden RI ini diangkat pada Januari 2010 dan sesuai aturan, jabatannya berakhir pada Januari 2015.

Dewan Etik selesai memeriksa bukti-bukti atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Patrialis Akbar. Dalam waktu 14 hari ke depan, Dewan Etik akan menentukan apakah Patrialis melanggar kode etik atau tidak.

11 Aktivis demokrasi yang diundang menghadiri Bali Democracy Forum 2014 yang akan dilaksanakan pekan depan menolak hadir. Mereka menilai tak ada gunanya hadir berbicara demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PDIP terkait UU MD3. Namun MK mengabulkan sebagian permohonan Koalisi untuk Advokasi Kepemimpinan Perempuan terkait UU MD3.