detikFinance

APBN RI Rp 2.200 T, JK: 75% Biaya Rutin, Termasuk Bayar Utang

"Walaupun anggaran pemerintah Rp 2.200 triliun, itu 75% biaya rutin: gaji, perjalanan, bayar bunga, bayar utang, subsidi. Itu habis kurang lebih 80%"

Rabu, 07 Agu 2019 15:41 WIB

detikFinance

Melonjak 79%, HK Cetak Laba Bersih Rp 1 T di Semester I-2019

Hutama Karya telah merilis laporan keuangannya di semester I-2019. Hasilnya laba bersih perusahaan pelat itu naik 79,81% dibandingkan periode yang sama 2018.

Rabu, 07 Agu 2019 11:37 WIB

detikNews

Pengumuman! Bayar Pajak Kendaraan di Bali Bebas Denda

Peraturan ini resmi diberlakukan mulai hari ini hingga 6 Desember 2019 nanti.

Senin, 05 Agu 2019 17:23 WIB

detikFinance

Pengusaha Muda Desak 2 Menteri Jokowi dan Direksi PLN Dicopot

Pengusaha yang tergabung dalam HIPMI mendesak dua menteri yang menangani PLN dan listrik, termasuk direksi PLN dicopot gara-gara padam massal.

Senin, 05 Agu 2019 13:09 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Beberkan PR Berat Menkeu Era Jokowi dan SBY

Sri Mulyani Indrawati mengungkap tantangan menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di era Presiden Jokowi dan Presiden SBY.

Jumat, 02 Agu 2019 15:32 WIB

detikFinance

Pemerintah Mau Terbitkan Surat Utang Khusus Diaspora RI

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penerbitan diaspora bond atau surat utang yang dikhususkan kepada para diaspora tanah air.

Kamis, 01 Agu 2019 22:31 WIB

detikNews

Bikin Surat Terbuka, Andre Gerindra Pertanyakan Dana Pindah Ibu Kota

Politikus Gerindra Andre Rosiade menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta ke Kalimantan

Kamis, 01 Agu 2019 16:58 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Tagih Tunggakan Lapindo, Ancam Sita Aset

Anak usaha Lapindo Brantas Inc itu belum melunasi utang meskipun sudah lewat jatuh tempo.

Kamis, 01 Agu 2019 07:00 WIB

detikFinance

Nunggak Bayar Utang, Ini Aset Lapindo yang Terancam Disita

Aset milik PT Minarak Lapindo Jaya terancam di situ jika tak kunjung melunasi utang ke pemerintah. Memang Lapindo punya apa?

Rabu, 31 Jul 2019 23:02 WIB

detikNews

KPK soal Penyebab Jual Beli Jabatan di Daerah: Merasa Tak Diawasi

KPK menyebut kasus dugaan suap jual-beli jabatan kerap terjadi di berbagai daerah karena pejabatnya merasa tak diawasi. Itu karena inspektorat tak berfungsi.

Rabu, 31 Jul 2019 18:51 WIB