Partai Gerindra awalnya menolak RUU Pilkada Serentak dilanjutkan menjadi undang-undang. Namun Gerindra mengubah sikap fraksi dan menyetujui RUU tersebut.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan penetapan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dilakukan secara kontroversial mendapat penyikapan kritis.
"Pembiaran terhadap orang-orang yang jelas mendegradasi demokrasi, dalam jangka panjang membahayakan peradaban bangsa," kata Hendrawan Supratikno PDIP.
"Itu jauh panggang dari api, tolong jangan kipas kipasi suasana rakyat yang sedang susah akibat COVID-19," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.