Dalam mengungkap kasus-kasuk korupsi, KPK harus bekerja keras. Sebab mereka hanya bisa mengandalkan 80 penyidik. Maka itu ketika Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK, intitusi pemberantas korupsi ini keberatan.

20 Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditarik oleh Polri di tengah gencarnya menyidik kasus korupsi. Pimpinan KPK, Adnan Pandu Paraja, menilai Polri tidak sensitif.

Mabes Polri menarik 20 penyidik dari KPK. Padahal, mereka sedang gencar-gencarnya menyidik kasus korupsi, termasuk kasus Simulator SIM di Korlantas Polri. Apa yang harus dilakukan KPK sekarang?

Polri menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK. Hal ini semakin menujukkan bahwa KPK sangat membutuhkan penyidik independen.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyoroti upaya Polri menarik 20 penyidiknya di KPK. Hal ini dinilainya bisa melemahkan kinerja KPK.

Komisi III DPR mengagendakan pemanggilan KPK, Polri, dan Kejagung Senin (17/9) depan. Fokus pembahasan mengenai sinergisitas pemberantasan korupsi.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa menilai penarikan 20 penyidik KPK oleh Polri menghambat kinerja KPK. Polri diminta membatalkan penarikan penyidik atau menggantinya dengan yang baru.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menilai penarikan 20 penyidik KPK adalah buntut dari konflik Poldi dengan KPK. Hubungan kedua lembaga dinilai memanas karena pengusutan kasus Korlantas Polri.

Di tengah sengketa perkara Simulator SIM, Mabes Polri secara mendadak menarik 20 penyidiknya yang ada di KPK. Penarikan ini penuh kejanggalan, bukan hanya pada momen penarikan, melainkan juga pada prosedur yang sudah ada sebelumnya.

KPK tidak akan menyerahkan begitu saja 20 penyidiknya yang diminta kembali oleh Mabes Polri. Lembaga antikorupsi ini akan berjuang agar para garda depan di sektor penindakan ini bisa tetap bertahan.