UMP ditetapkan Disnakertrans DKI Rp 1.497.838. Penetapan angka ini dilakukan setelah Disnakertrans menggelar rapat dengan Dewan Pengupahan. Rapat yang berlangsung tertutup disayangkan DPRD DKI.

Sampai dengan 17 November 2011, dari 33 Provinsi di Indonesia, baru delapan provinsi yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2012. 

Upah minimum provinsi (UMP) untuk Ibukota dinaikkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dari Rp 1.290.000 menjadi Rp 1.497.838. Kenaikan tersebut dinilai tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.

UMP dinaikkan Disnakertrans DKI menjadi Rp 1.497.838. Karena kenaikannya tidak mencapai angka yang diharapkan, buruh di DKI mengancam mogok massal hingga mengganggu fasilitas umum (fasum) pekan depan.

UMP untuk Ibukota dinaikkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dari Rp 1.290.000 menjadi Rp 1.497.838. Angka ini dinilai yang paling baik karena sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Langkah buruh tak surut meski aksi-aksi sebelumnya belum membuahkan hasil. Mereka kembali mendatangi kantor gubernur Jateng demi mendapatkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2012 sebesar Rp 1,4 juta.

Sedikitnya 16 organisasi buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI-Jakarta menuntut Fauzi Bowo menaikkan upah minimum hingga Rp 1.529.150.

Buruh di berbagai kota tak pernah putus semangat memperjuangkan kenaikan gaji. Di Yogyakarta, KASBI berunjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2012 menjadi Rp 2,5 juta.

Kisruh tuntutan kenaikan gaji pekerja non staf PT Freeport Indonesia ditenggarai menularkan semangat meminta kenaikan gaji besar oleh serikat pekerja lainnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menuding penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) diputuskan Pemda berdasarkan tekanan pendemo.