Meski digaji bulanan, hakim ad hoc non-karier Pengadilan Tipikor hanya hadir setiap kali sidang di Gedung Uppindo. Nah, ke depan, Ketua PN Jakpus akan mewajibkan mereka hadir setiap hari kerja.

Rencana pemotongan anggaran TNI akan dipatuhi KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo. Pemotongan anggaran ini tidak akan mempengaruhi latihan gabungan.

Anggota DPR tentu tiap bulannya menerima gaji dan tunjangan yang cukup besar. Pemberian insentif legislasi pun tak perlu lagi dilakukan.

Kabar WNI di perbatasan banyak yang 'nyambi' sebagai Askar Wataniah, pasukan paramiliter Malaysia, karena gaji yang menggiurkan, 'menggelitik' TNI. TNI merasa perlu membeberkan besaran gajinya kepada publik.

Politisi di DPR menuding Malaysia dalam merekrut tentara layaknya tim sepakbola. Bisa pinjam dan sewa dari negara lain.

Pemerintah tersentak saat ribuan WNI di perbatasan dikabarkan ditarik sebagai anggota Askar Wataniah. Apa dan bagaimana Askar Wataniah ini?

TNI masih mendukung perjanjian pertahanan (DCA) dengan Singapura.  Namun kelanjutan pembahasan DCA tergantung pada kebijakan pemerintah.

Permintaan KPU soal tunjangan khusus untuk operasional terus dikritik kalangan DPR. KPU harus tunjukkan prestasi sebelum minta kenaikan anggaran.

Saya meminta kepada Standard Chartered lebih sopan dalam melakukan penagihan. Dan saya ingin tahu bagaimana cara melunasi KTA saya, dan saya mohon juga keringanannya.

Anggaran pendidikan dinilai harus direposisi dari UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan materi UU Sisdiknas tidak mengatur anggaran pendidikan.