Pemerintah masih mengejar aset-aset milik Bank Century. Hingga kini terpantau ada dana senilai Rp 8,7 triliun yang tersebar di 13 negara.

Menkum HAM Patrialis Akbar enggan mengomentari pidato Menkeu Sri Mulyani soal korban perkawinan politik. Patrialis mengaku, kalau sudah masuk ranah politik, dia memilih tutup mulut.

Penyidik independen yang direkrut langsung oleh KPK diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik dalam uapaya pemberantasan korupsi. Namun, Menkum HAM Patrialis Akbar masih pesimis soal hal tersebut.

Proses pembebasan Abdullah Sunata jadi sorotan. Sunata divonis 7 tahun pada 1 Mei 2006, tapi pada 2009 dia dibebaskan. Namun, Menkum HAM Patrialis Akbar meminta agar proses pembebasan narapidana teroris lebih berhati-hati.

Panitia seleksi pimpinan (Pansel) KPK mulai mengadakan rapat perdananya. Salah satu keputusan yang dimbil adalah Pansel akan memilih dua orang calon pimpinan KPK yang akan diajukan ke DPR. DRP Kemudian akan memilih salah satu orang sebagai pengganti Antasari Azhar.

Buronan teroris paling dicari Abdullah Sunata terus diburu. Padahal seharusnya Sunata masih mendekam di LP Cipinang, sesuai dengan vonis yang diberikan pada 1 Mei 2006 yakni 7 tahun penjara. Mengapa Sunata kini bebas, apakah ada keistimewaan bagi Sunata yang kini buron saat menjalani penahahan?

Pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar yang memprioritaskan ekonomi mapan sebagai syarat calon pimpinan KPK, menuai kritik. Syarat mapan dinilai terlalu klise untuk jabatan pimpinan KPK.

Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Jouwe resmi kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, menjadi warga negara Indonesia (WNI). Sertifikat kewarganegaraan itu diserahkan kepada Nicolas oleh Menkum HAM Patrialis Akbar.

Pansel Pimpinan KPK segera membuka pendaftaran calon-calon yang berminat menjadi pimpinan KPK. Menkum HAM Patrialis Akbar yang juga menjabat ketua Pansel berharap pendaftar calon pimpinan KPK bukan orang yang sekedar mencari pekerjaan.

Tim Densus 88 Mabes Polri bekerjasama dengan Ditjen PAS Kemenkum HAM baru saja memindahkan 2 terpidana mati teroris ke LP Nusakambangan. Mereka sebelumnya sempat mendekam di LP Cipinang, Jakarta Timur.