Korlantas Mabes Polri menggugat KPK perihal penyitaan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi Simulator SIM. Gugatan ini justru memperlambat proses verifikasi barang bukti terkait kasus Simulator SIM.

Korlantas menilai ada tindakan KPK yang tidak sesuai prosedur terkait penyitaan sejumlah barang bukti dalam kasus Simulator SIM. Namun KPK membantah hal tersebut.

Korlantas Polri melayangkan gugatan perdata terkait proses penggeledahan yang dilakukan KPK dalam proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi SIM. Yusril Ihza Mahendra menilai gugatan tersebut tidak berkaitan dengan proses pelimpahan yang saat ini diproses antara KPK dan Mabes Polri.

Pengacara Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas), Juniver Girsang membantah gugatan ke KPK terkait pengembalian dokumen dimaksudkan untuk mengamankan perkara dugaan korupsi selain simulator SIM.

Korps Lalu Lintas Mabes Polri menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyitaan dokumen yang tidak terkait dengan perkara simulator SIM. Korlantas menginginkan KPK segera mengembalikan dokumen yang berhubungan dengan pembuatan STNK dan plat mobil.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dokumen yang disita dari Korps Lalu Lintas masih diperiksa lantaran sempat terkendala sengkarut penanganan perkara korupsi proyek simulator surat izin mengemudi. “Nanti kalau tidak terkait tentu akan dikembalikan oleh KPK,” kata juru bicara KPK Johan Budi kepada Detik pada akhir pekan lalu.

Gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyangkut tindakan penggeledahan KPK menimbulkan beragam spekulasi terkait penyidikan kasus simulator SIM yang sedang dilakukan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy meminta Polri dan KPK menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

KPK belum menerima surat gugatan dari pihak Korlantas mengenai penggeldahan terkait kasus Simulator SIM. KPK curiga isu itu dihembuskan untuk menganggu penyidikan kasus Simulator.

Kuasa hukum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri menyatakan sudah melayangkan gugatan ke KPK terkait penggeledahan di Markas Korlantas. Namun sampai saat ini KPK belum menerima surat gugatan itu.

KPK digugat oleh Korlantas Polri terkait penggeledahan di Markas Korlantas pada akhir Agustus silam. Namun apa yang telah dilakukan KPK dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.