detikNews

Prof Adji: Masalah Pertanahan Kompleks, Butuh Pengadilan Agraria

"Banyak hal hal di luar logika hukum bisa terjadi dalam soal tanah," papar Guru Besar Undip Prof Adjie Samekto.

Jumat, 30 Okt 2015 09:45 WIB

detikNews

MA: Tidak Perlu Bentuk Pengadilan Agraria

DPR tengah membahas pembentukan Pengadilan Agraria. MA selaku pihak yang membawahi pengadilan menolak tegas rencana tersebut.

Jumat, 30 Okt 2015 08:43 WIB

detikNews

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Dorong Terbentuknya Pengadilan Agraria

Banyaknya sengkarut pertanahan menimbulkan masalah pelik. Hal ini dinilai harus diselesaikan lewat pengadilan khusus.

Kamis, 29 Okt 2015 18:30 WIB

detikNews

Abu Bakar Ba'asyir Segera Ajukan PK Terkait Vonis 15 Tahun Penjara

"Jadi keputusan atas diri saya itu instruksi Amerika Serikat!" kata Abu Bakar pada 29 Februari 2012 lalu. 

Jumat, 23 Okt 2015 14:59 WIB

detikNews

Grasinya Ditolak Jokowi, Suud Rusli: Saya Yakin Tuhan Punya Cara Lain

Grasi Suud Rusli, terpidana mati kasus pembunuhan bos Asaba ditolak Presiden Jokowi. Apakah respons Suud?

Kamis, 22 Okt 2015 17:41 WIB

detikNews

Bela Suud Rusli, Anton Medan Cerita Tersiksa di Penjara Militer

Anton Medan cerita soal beratnya mendekam di penjara militer saat bersaksi di sidang gugatan UU Grasi yang diajukan Suud Rusli. Seperti apa pengakuannya?

Kamis, 22 Okt 2015 16:13 WIB

detikNews

Sidang Gugatan Kewenangan Polri Terbitkan SIM Berjalan Panas

Para penggugat mempertanyakan pihaknya mendapat panggilan dari Bareskrim Mabes Polri terkait tanda tangan dalam formulir gugatan.

Kamis, 22 Okt 2015 12:16 WIB

detikNews

Kemenag Segera Bikin Permen Prioritas untuk Calon Haji Pertama Kali

"Mohon agar yang sudah berhaji sadar diri utk memberikan kesempatan bagi yang belum berhaji," kata Menag.

Rabu, 21 Okt 2015 16:48 WIB

detikNews

Kemenag Prioritaskan Haji Pertama Kali, Yang Sudah Pernah Nanti Dulu

Hal ini untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.

Rabu, 21 Okt 2015 14:59 WIB

detikNews

Ketua MK Arief Hidayat: Badan Peradilan Tak Boleh Diawasi

MK memutuskan seleksi hakim sepenuhnya menjadi kewenangan MA, tak lagi menyertakan KY. "Kalau ngawasi itu seolah subordinat," kata Ketua MK Arief Hidayat.

Rabu, 21 Okt 2015 12:13 WIB