Opini yang disampaikan oleh Kolonel Adji Suraji lebih berkaitan dengan internal TNI AU. Tapi telah dipolitisir sedemikian rupa hingga akhirnya isu tersebut jadinya dikait-kaitkan kepada sosok Presiden SBY.

Partai Golkar khawatir kritik tajam anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji, kepada Presiden SBY adalah cermin ketidakpuasan TNI kepada pemerintahan SBY. Golkar berharap kritik yang tidak seharusnya tersebut tidak terjadi lagi.

Partai Demokrat (PD) menilai kritik tajam dalam opini Kompas yang ditulis Anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji, kepada Presiden SBY tidak bisa ditolerir. PD mengimbau kepada anggota TNI lainnya agar tidak mengkritik Panglima Tertinggi TNI, Presiden SBY.

Kritik yang dilakukan Kolonel (Pnb) Adjie Suraji yang dimuat di opini Kompas (6/9) dinilai tidak pantas dilakukan. Tindakannya justru dianggap berbahaya bagi supremasi sipil.

Anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji terancam kena sanksi karena mengkritik Presiden SBY melalui tulisannya di Kompas. Kontras menilai sikap TNI AU terlalu reaktif.

Kontras memuji sikap anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji yang berani mengkritik Presiden SBY di kolom Kompas. Apa yang dilakukan Adjie termasuk sikap cerdas dan ilmiah.

Tindakan Anggota TNI AU Kolonel Adjie Suradji mengkritik langsung Panglima Tertinggi, Presiden SBY, merupakan bentuk insubordinasi. Dalam hirarki kemiliteran tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi sang kolonel mencantumkan nama insititusi TNI AU.

Sikap Kolonel Adjie Suradji, yang mengkritik Presiden SBY lewat Opini di Harian Kompas dinilai tidak lazim dan menembus tradisi komando di tubuh TNI.

Tulisan opini Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di Harian Kompas (6/9) yang mengkritik kepemimpinan SBY mengundang kontroversi. Banyak yang menilai tindakan Adjie melanggar kode etik.

Anggota TNI AU Kolonel (Pnb) Adjie Suradji menjadi perbincangan karena mengkritik Presiden SBY lewat opini di Harian Kompas. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pun memerintahkan KSAU untuk meminta pertanggungjawaban Kolonel Adjie.