Delapan isu dibahas oleh Presiden SBY. Mulai dari pergantian Panglima TNI hingga wacana perubahan tempat Ibukota Indonesia. Namun soal skandal menteri-menterinya, justru tidak masuk dalam penjelasan presiden.

Presiden SBY telah mendapat laporan mengenai tulisan 'pedas' Kolonel (Pnb) Adjie Suraji di Harian Kompas edisi (6/9). SBY menyerahkan sepenuhnya tindakan dari TNI atas kritik Adjie yang dinilai melanggar etika.

SBY membandingkan tindakan Kolonel Adjie Suraji dengan kritik yang dilakukan Jenderal Stanley McChrysta pada Presiden AS Barack Obama terkait perang Afghanistan.

Seperti yang dijanjikan, Presiden SBY akhirnya berbicara di depan publik mengenai isu-isu terkini. Ada 8 isu yang ditanggapi Presiden SBY, termasuk isu kritikan Kolonel (Pnb) Adjie Suradji di kolom harian Kompas.

Letkol (Inf) Lilik Sutikna harus melepaskan tongkat komandonya. Setelah kasus pemukulan terhadap wartawan yang dilakukannya terkuak, dia harus menerima sanksi awal yaitu pencopotan dari jabatan Komandan Kodim 0727/Karanganyar.

Tulisan Kolonel (Pnb) Adji Suradji di opini harian Kompas yang mengkritik Presiden SBY, mendapat teguran keras dari petinggi TNI. Apakah memang anggota TNI tidak berhak mengeluarkan pendapat atau menulis di media massa?

Dari Hasil laporan  Mabes TNI AU, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan tidak ada seorang pun yang menjadi sutradara atas tindakan berani Kolonel (Pnb) Adjie Suradji. Apa yang dilakukan perwira menengah ini murni atas inisiatif dia sendiri.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi Sosial Mayjen TNI (Purn) Sardan Marbun turut berkomentar atas tulisan Kolonel Adjie Suradji yang menghebohkan itu. Dia menilai apa yang ditulis Adjie merupakan analisa yang tidak didasari fakta.

Seratusan orang wartawan di Solo dan sekitarnya mendatangi Makorem 074/Warastratama Surakarta. Mereka meminta agar Letkol (Inf) Lilik Sutikna diberhentikan dari jabatannya sebagai Dandim 0727 Karanganyar karena telah menganiaya jurnalis.

Kolonel Adjie Suradji terus mendapat 'teguran' dari para petinggi TNI karena kenekatannya menulis opini bernada mengkritik SBY. Eks KSAU Marsekal Purnawirawan TNI Herman Prayitno menegaskan anggota TNI aktif dilarang menulis di media yang sifatnya mengkritisi pemerintah dan atasannya.