PPATK mengaku belum menemukan adanya aliran uang dari pengusaha HS ke Gayus Tambunan. Namun PPATK masih melakukan penyelidikan.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo membuka Rapat Pimpinan Polri 2011 (Rapim Polri 2011). Timur meminta agar seluruh peserta Rapim memahami dan memperhatikan 12 Instruksi Presiden (Inpres) terkait kasus Gayus Tambunan.

Selusin instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Kasus Gayus direspon oleh Kejaksan Agung. Korps Adhyaksa itu pun menyosialisasikan instruksi tersebut ke daerah-daerah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin membeberkan jalannya pertemuan tokoh lintas agama dengan Presiden SBY semalam. Din kecewa pada SBY karena tidak bisa memerintahkan kasus Gayus Tambunan diambil alih oleh KPK.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyebut bahwa Gayus Tambunan mempunyai usaha pom bensin selain bekerja sebagai pegawai Ditjen Pajak. Mabes Polri mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung kecewa Presiden SBY menyerahkan kepemimpinan pemantauan proses hukum skandal bailout Bank Century kepada Wapres Boediono. Seharusnya Presiden SBY yang memimpinnya.

Salah satu poin dalam 12 instruksi presiden terkait penanganan kasus Gayus Tambunan adalah pilihan menggunakan pembuktian terbalik. Polri akan mendalami kembali landasan hukum untuk menerapkan mekanisme pembuktian terbalik.

Presiden SBY telah mengeluarkan 12 instruksi penanganan kasus Gayus Tambunan. Namun nada pesimistis muncul, semestinya presiden menyerahkan saja kasus Gayus ke KPK.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan kasus Rekening Gendut Polri bisa saling mengunci. Oleh karena itu Satgas mengusulkan kepada presiden agar KPK bisa menangani kedua kasus tersebut.

Polri telah mengantungi data perusahaan yang diduga menjadi pasien Gayus Tambunan. Harapan muncul untuk penuntasan kasus Gayus. Institusi penegak hukum harus saling berkoordinasi.