Syamsul Arifin tetap menjabat sebagai Gubernur Sumut meski dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat. Syamsul akan dinonaktifkan jika telah menjadi terdakwa.

Presiden SBY meminta biaya kampanye para calon kepala daerah diturunkan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya kepala daerah yang terganjal kasus korupsi.

KPK sudah menetapkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin sebagai tersangka, namun sejauh ini Syamsul Arifin belum menerima surat penetapan tersebut. Dia malah menyatakan belum diperiksa dalam kasus yang dinyatakan KPK sebagai dasar penetapan tersangka tersebut.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin mengaku belum diberitahu secara resmi oleh KPK tentang penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat. Kabar itu baru didengarnya dari pemberitaan di berbagai media massa.

KPK membidik tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Langkat yang melibatkan Gubernur Sumut Sjamsul Arifin. Proses penyidikan pun terus digencarkan.

Pasca penetapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi, aktivitas di kantor gubernur berjalan lancar, Rabu (21/4/2010) siang. Seluruh pegawai tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi APBD kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Namun Syamsul diketahui pernah mengembalikan uang senilai Rp 60 miliar.

KPK menetapkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin sebagai tersangka kasus korupsi. Syamsul disidik atas dugaan penyalahgunaan APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007.

PT PLN (Persero) siap menggugat Gubernur Sumatera Utara jika dalam waktu 2 pekan tidak mengeluarkan izin lokasi pembangunan PLTA Asahan Unit 3.

Pandangan umum DPD-DPD atas LPJ Megawati Soekarnoputri juga memunculkan usulan posisi wakil ketua umum. Dari 33 DPD yang hadir, 6 DPD mengusulkan agar struktur DPP PDIP ditambahi posisi wakil ketua umum.