Penyelesaian kasus bekas pegawai pajak Gayus Tambunan akan melibatkan banyak instasi seperti kejaksaan, kepolisian, KPK maupun PPATK. Rencanya, para pimpinan instasi tersebut akan melakukan rapat koordinasi pada pekan depan.

"Kalau untuk melacak rekening kita masih butuh pengakuan dari dia (Gayus Tambunan). Tanpa itu sulit menganalisa transaksi," ujar Wakil Kepala PPATK, Gunadi.

Ditjen Pajak mengakui belum menerima laporan soal adanya surat Ditjen Pajak PPATK mengenai anggota DPR Bambang Soesatyo. Bahkan Ditjen Pajak yang baru Fuad Rahmany juga tak tahu soal itu.

Bambang Soesatyo merasa difitnah terkait beredarnya SPT pribadi 2007 dan 2008. Dia mengaku pajaknya tidak ada persoalan, jadi siap-siap saja dilacak oleh PPATK.

Anggota Komisi III Bambang Soesatyo meradang. Dia menilai, surat yang beredar terkait SPT dirinya pada 2007 dan 2008 adalah upaya menjelekkan dirinya, sebuah operasi intelijen.

Di tengah gemuruh kasus Gayus Tambunan, beredar surat dari Ditjen Pajak kepada PPATK perihal pajak anggota Komisi III Bambang Soesatyo. Apa isinya?

Di balik jeruji penjara, eks Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji melontarkan serangan terkait kasus kepemilikan uang Rp 28 miliar oleh Gayus Tambunan. Susno menuding Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi membelokkan kasus itu.

Wakil Presiden Boediono siap melaksanakan tugas sebagai pengawas kasus Gayus Tambunan. Boediono berjanji akan melaksanakan tugas itu dengan baik dan pasrah kepada Tuhan.

Instruksi Presiden yang berisi 12 poin terkait kasus Gayus Tambunan dinilai belum efektif untuk menunjang penuntasan kasus tersebut. Presiden diminta menelurkan butir Inpres ke-13. Apa itu?

Walau sudah selesai memimpin Ditjen Pajak, Mochammad Tjiptardjo siap memberikan keterangan terkait kasus-kasus pajak yang terjadi semasa dirinya bekerja di instansi tersebut kepada Kepolisian.