Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata tidak puas begitu saja dengan hasil keputusan Paripurna DPR soal hasil Pansus Century. Menindaklanjuti putusan paripurna DPR itu, PKS menyarankan Sri Mulyani dan Boediono menonaktifkan diri.

Kemarahan kader Partai Demokrat (PD) atas sikap parpol koalisi juga diamini elit partai berlambang mercy tersebut. Sekjen DPP PD Amir Syamsudin menegaskan kemungkinan adanya reshuffle bagi menteri dari parpol yang mbalelo.

Anggota FPKB Lily Chadijah Wahid tidak khawatir dengan ancaman PAW karena berbeda pandangan dengan anggota FPKB lainnya dalam voting Paripurna Century. Lily menyiapkan langkah gugatan atas ancaman itu.

Meski jelas berseberangan dengan FPD dalam voting paripurna Century, tapi menteri dari partai koalisi menilai itu bukan penghkhianatan terhadap koalisi. Mereka pun menampik  akan direshuffle.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan belum akan mundur dari jabatannya saat ini meski ada desakan dari DPR agar dirinya non-aktif setelah Rapat paripurna DPR menyatakan bailout Bank Century bermasalah

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sepertinya geram pada langkah anggota FPKB Lily Chadijah Wahid yang tidak bisa dikendalikan lagi. Lily diingatkan untuk segera kembali kepada barisan PKB jika tidak ingin dicopot dari DPR.

Menanggapi kesimpulan akhir DPR soal kasus bailout Bank Century, BI kembali menyesalkan sebagian besar pandangan fraksi-fraksi yang mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan bailout.

Sikap FPPP yang awalnya memperjuangkan opsi AC, namun akhirnya memilih opsi C, membuktikan kendali Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tak lagi efektif. Surya bahkan dinilai tidak punya lagi anak buah yang siap menjalankan perintahnya.

Di tengah wawancara dengan wartawan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tiba-tiba memunculkan wajah bingung. Hatta baru menyadari kalau dia telah meninggalkan istrinya di JCC.

Presiden SBY diminta harus mengalah menyusul hasil Paripurna Century. SBY harus mengorbankan Menkeu Sri Mulyani, jika tidak mau terlibat perang dingin terus dengan DPR.