Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK resmi menutup batas waktu pelengkapan berkas bagi pendaftar. Penutupan resmi dilakukan pansel tadi sore.

Pansel calon pimpinan KPK belum menentukan status anggotanya, Todung Mulya Lubis yang sekarang menjabat di DPP Partai Demokrat. Tanggal 24 Juni 2010, Pansel akan mengambil keputusan.

Akibat tak adanya "desentralisasai" kekuasaan MA, maka kepastian hukum menjadi barang langka. Seperti penganiayaan Sarah Azhari butuh waktu 3 tahununtuk mendapatkan keadilan kasus pelemparan asbak.

Advokat senior Todung Mulya Lubis masuk sebagai salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Masuknya Todung dalam parpol bentukan Presiden SBY ini tidak mengganggu posisinya sebagai salah satu anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK.

Usulan pembatasan pengajuan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) terus bergulir. Tanggapan pun beragam, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Tak terkecuali LBH Jakarta yang dengan tegas menolak usulan tersebut.

Pemerintah sudah mencairkan anggaran Pansel calon pimpinan KPK. Anggaran tersebut sudah bisa digunakan Pansel.

Sejumlah anggota Panja Pengawas Penegakan Hukum dari Komisi III DPR menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pertemuan tersebut terkait rencana meminta keterangan Ketua Tim Penyidik Kasus Sisminbakhum, Farid Harianto.

Sampai penutupan pendaftaran calon pimpinan KPK, tercatat ada 285 orang yang berminat memimpin lembaga antikorupsi itu. Para pendaftar yang berkasnya masih kurang, diberi waktu melengkapi sampai 21 Juni 2010.

Kemenkum HAM meminta anggaran dalam rancangan awal rencana kerja untuk tahun 2011 ditambah. Rancangan anggaran awal Rp 4,8 triliun dinilai tidak cukup.

Dari 285 calon pimpinan KPK yang sudah mendaftar, hanya akan ada dua orang yang maju mengikuti uji kelayakan di Komisi III DPR. Uji kelayakan ini akan digelar bulan Agustus mendatang.