Apindo meminta agar kalangan buruh di Bekasi menghormati putusan PTUN Bandung. Putusan itu membatalkan upah minimum kota (UMK) yang sudah diteken suratnya oleh Gubernur Jawa Barat.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengimbau agar pengusaha yang mampu membayar sesuai upah minimum kota (UMK) melaksanakan surat keputusan (SK) Gubernur.

Pemerintah nampaknya memilih jalan tengah terkait tuntutan buruh soal kisruh tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. Apa itu?

Menakertrans Muhaimin Iskandar menemui puluhan ribu buruh yang sedang berdemo sejak siang tadi di Cikarang, Bekasi. Untuk menembus lokasi, Menakertrans menggunakan helikopter.

Aksi mogok ribuan buruh di Cikarang, Bekasi, mulai mendapat respons dari pihak pengusaha. Sebanyak 5 ribu perusahaan dari 7 daerah industri di Kabupaten Bekasi siap memberlakukan upah sesuai SK Gubernur No.561.

Akibat aksi buruh yang memblokir Tol Cikampek, kendaraan dari arah Jakarta dialihkan untuk kembali masuk ke Tol Jagorawi. Volume kendaraan yang tinggi membuat arus lalu lintas di Tol Jagorawi macet parah.

Merespons aksi buruh di Cikarang, Bekasi, pemerintah segera menggelar rapat dengan perwakilan buruh dan pengusaha. Rapat akan digelar di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, sore ini.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengimbau kepada para pengusaha yang mampu agar bisa memberikan upah buruh sesuai dengan SK Gubernur No.561.

Belasan ribu buruh menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Tol Cikampek, termasuk KM 31+200 dan KM 21+400. Buruh mengancam akan tetap menduduki tol jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Di tengah aksi demo saat ini, para buruh malah menuntut kembali kenaikan upah hingga Rp 2,4 juta/bulan atau diatas dari yang selama ini sudah ditetapkan lewat SK Gubernur.