Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari kepengurusan Presiden SBY. Anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi.

Menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY, kinerja menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II mulai mendapat sorotan publik. Sebagian departemen yang gagal memenuhi target harus dievaluasi.

Menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY, beredar kabar akan terjadi reshuffle kabinet. Pengamat politik dari UGM Dr Gaffar Karim menilai reshuffle bukanlah hal yang tabu dilakukan.

Menjelang berakhirnya 100 hari pemerintahan SBY, beredar kabar akan terjadi reshuffle kabinet. Reshuffle berlaku bagi menteri yang kinerjanya di bawah standar. Isu itu dibantah  Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sekjen PAN Zulkifli Hasan mendukung pernyataan Presiden SBY yang ingin mengevaluasi partai koalisi pendukung pemerintah. Alasannya, partai koalisi mulai liar dalam menanggapi isu.

Gus Dur dikenal sebagai tokoh memiliki banyak julukan. Dia adalah seorang kiai dan tokoh NU. Dia juga seorang politisi. Dia juga sering disebut sebagai guru bangsa. Namun, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh kontroversi.

Partai koalisi Partai Demokrat yang selama ini bersikap mendua dinilai tidak lagi punya rasa setia kawan. Jika tidak ingin dirugikan lebih jauh, SBY disarankan menendang partai yang tidak punya komitmen koalisi dengan melakukan reshuffle kabinet.

Belum genap 100 hari, rapor Menteri Perhubungan Freddy Numberi dipenuhi angka merah. Banyaknya insiden angkutan umum, utamanya pesawat terbang komersial, menjadi pemicu nilai merah itu

Mengingat tugas dan beban berat yang dibebankan kepada para menteri ini maka selayaknyalah mereka sadar bahwa mereka bukan sedang mendapat 'durian runtuh'. Tapi, sedang mendapatkan ujian berat melayani rakyat. Anda adalah pelayan rakyat sesungguhnya.

Sekuel Kabinet Pembangunan yang disusun Pak Harto, tetap saja yang hebat Pak Harto. Tidak ada menteri hebat. Menteri semua benar-benar pembantu. Soal bagaimana jalannya pemerintahan tinggal menunggu "petunjuk Bapak Presiden". Mungkin itu yang meresahkan.