Kejagung meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri asal uang gratifikasi terhadap Gayus Tambunan. Hal ini dilakukan karena alat bukti dalam perkara gratifikasi dan money laundering Gayus Tambunan dirasa masih minim.

KPK, Polri, dan Kejagung melakukan penyelidikan bersama terkait kasus Gayus Tambunan. Langkah itu dilakukan guna mempercepat penuntasan kasus Gayus, sesuai instruksi presiden.

Munculnya Gerakan Rakyat Antimafia Hukum (GeRAM Hukum) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya, dari kalangan partai politik. Partai Demokrat mendukung sepenuhnya deklarasi tersebut.

"Kita akan kawal semua penyidikan, proses peradilan, penghukuman koruptor yang kita hadapi. Makanya kita agak kesal ada panja mafia hukum, ada rencana pansus, ada rencana hak angket," ujar salah satu deklarator Geram Hukum Todung Mulya Lubis.

100 Tokoh dari berbagai kalangan mendukung keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dalam rangka pemberantasan korupsi dan memerangi mafia hukum. Menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Satgas PMH Denny Indrayana mengucapkan terima kasih.

Geram Hukum memberi penekanan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga penegak hukum tersebut didorong agar tidak ragu, sungkan apalagi gentar untuk secepatnya menangani proses hukum kasus Gayus Tambunan.

'Kita tak bisa gentar apalagi menyerah pada mafia hukum'. Semangat itu yang mendorong para tokoh dari berbagai kalangan ini mendeklarasikan 'Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum' (Geram Hukum). Para tokoh itu memberi dukungan terhadap pemberantasan mafia hukum di Indonesia.

Puluhan tokoh mendeklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram Hukum) di Galeri Cafe, TIM. Mereka mendukung penuh KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum agar terus gencar memberantas mafia hukum.

Mafia hukum masih merajalela di negeri ini. Prihatin akan kondisi ini, 100 tokoh dari berbagai kalangan mendeklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram Hukum).

Sepekan berselang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan data perusahaan terkait kasus Gayus Tambunan, Ditjen Pajak sampai saat ini belum juga merespon balik. KPK berharap data tersebut segera dikirim, agar penyelidikan kasus Gayus dapat berjalan dengan cepat.