Menkum HAM Patrialis Akbar kurang sependapat dengan wacana pengurangan PNS karena dianggap sudah membebani APBN. Menurut Politisi asal PAN ini, jumlah PNS di kementerian yang dipimpinnya masih sangat kurang.

Menkum dan HAM Patrialis Akbar santai menanggapi gugatan yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra. Sebabnya, Gugatan Yusril sudah dilaksanakan oleh pihak Kemenkum HAM.

Rombongan pengurus Partai Golkar menyambangi kantor Kemenkum HAM untuk mendaftar verifikasi parpol peserta Pemilu 2014. Mereka kompak mengenakan jas warna kuning khas Golkar sambil membawa 6 kotak file.

Masalah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih sulit ditanggulangi. Menkum HAM dan Kepala BNN diminta kerja keras memberantas peredaran narkoba di LP dalam waktu setahun. Jika tidak mampu, mundur saja.

Yusril Ihza Mahendra enggan memenuhi permintaan Kejaksaan Agung untuk meminta maaf terkait pernyataan 'Goblok' kepada Jaksa Agung Basrief Arif. Yusril mau melakukannya asalkan Basrief juga melakukan hal yang sama kepada dirinya.

Kejaksaan Agung menyayangkan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan Jaksa Agung Basrief Arief goblok. Kejagung ingin Yusril meminta maaf dan menarik pernyataannya.

Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) Indradi Thanos mengatakan kinerja BNN tidak akan terganggu dengan adanya pejabat fungsional Kemenkum HAM. BNN menyambut baik kerjasama ini.

Mantan Menkum Yusril Ihza Mahendra mengultimatum Menkum HAM Patrialis Akbar untuk mencabut surat cegahnya ke luar negeri. Bila tidak Yusril akan menempuh langkah hukum.

Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu adanya pemahaman mengenai budaya dan sistem hukum di Arab Saudi. Untuk itu kementerian tersebut akan mengirimkan tim khusus untuk mempelajari hal tersebut.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengakui masih banyaknya pengedar narkoba di lembaga pemasyarakatan (LP). Kemenkum HAM menegaskan siap bekerjasama dengan BNN dan meningkatkan kontrol dalam LP.