Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Presiden SBY mencabut Inpres release and discharge yang membuat konglomerat bermasalah bebas jeratan hukum.

Setelah dua bulan menunggu, Koalisi LSM menagih tindak lanjut KPK terkait laporan dugaan korupsi di KPU sebesar Rp 600 miliar.