Penahanan kapal yang diduga hendak menyelundupkan senjata api buatan Pindad ke Filipina bermula dari perubahan rute pelayaran. Tempat persinggahan yang tidak terjadwal itu kini sedang ditelusuri.

Pemberantasan terorisme menjadi topik hangat yang dibahas dalam rapat antara anggota Komisi I DPR dengan jajaran Menko Polhukam.

Pihak Bea dan Cukai memastikan bila senjata produksi PT Pindad yang diekspor ke Mali dan Filipina memiliki izin resmi. Baik 100 senjata jenis SS1-V1 yang dikirim ke Mali, maupun 10 pistol untuk Filipina memiliki dokumen.

Anggota Komisi I DPR/RI hari ini dijadwalkan akan mengadakan rapat dengan 7 menteri. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai pengiriman senjata Pindad ke Filipina.

Indonesia dan Filipina akan segera melakukan pertemuan untuk membahas senjata Pindad. Pertemuan rencananya akan digelar dalam pekan ini.

Pihak berwenang Filipina menyita senjata milik Pindad yang hendak dikirim ke Mali dan ke Filipina. Mereka menyebut senjata itu ilegal, tapi hingga kini pihak Filipina belum melakukan konfirmasi terkait penemuan senjata ini.

Pihak Pindad menyangkal bila senjata yang dikirim ke Filipina ilegal. Mereka menegaskan, selain 100 senjata jenis serbu untuk dikirim ke Mali, pistol yang dikirim ke Filipina juga resmi.

Senjata jenis SS-V1 yang diekspor Pindad ke Mali dan Filipina disita petugas Pabean Filipina karena ditengarai ilegal. Tapi pihak Bea dan Cukai RI menyebut senjata untuk Mali resmi.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan senjata-senjata Pindad SS1-V1 yang ditemukan polisi Filipina dalam sebuah kapal berbendera Panama 'Capt Ufuk' bukan berasal dari TNI. Diduga senjata itu langsung diberi Filipina  melalui PT Pindad.

Ketua Komisi Pertahanan DPR Theo L Sambuaga menduga senjata berjenis Pindad SS1-V1 yang ditemukan di kapal berbendera Panama 'Capt Ufuk' ilegal. Karenanya, hal tersebut mesti ditelusuri lebih jauh.