Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPAN, FPPP, dan Fraksi Hanura mendorong KPK agar punya penyidik independen.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. Tujuh dari 9 fraksi di DPR sepakat untuk meneruskan draf revisi UU KPK yang telah dibuat ke Baleg DPR. Fraksi Partai Gerindra mendorong KPK dijadikan lembaga permanen.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 ternyata menyepakati revisi UU KPK. Fraksi Partai Golkar DPR menekankan perlunya diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Sejumlah fraksi di DPR menegaskan tak pernah menyepakati revisi UU KPK. Namun rapat pleno Komisi III DPR ternyata mendorong draf revisi UU KPK untuk diteruskan.

Setelah PKS, kini giliran PPP mengirim surat ke pimpinan DPR agar menghentikan revisi UU KPK. Bagi PPP, revisi itu tidak diperlukan.

Beberapa fraksi di DPR saat ini menyatakan menolak revisi UU KPK. Namun berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR, tujuh fraksi setuju usulan revisi tersebut dilakukan. Tujuh fraksi tersebut yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura

Partai Golkar menolak pembatalan revisi UU KPK. Partai Golkar malah menuding parpol yang mendorong pembatalan revisi UU KPK hanya pencitraan saja.

Partai politik yang menolak revisi UU KPK diminta untuk menujukan aksi nyatanya. Jangan sampai aksi penolakan tersebut hanya pencitraan saja bagi parpol tersebut.

Para tokoh angkatan muda Muhammadiyah pagi tadi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka memberikan dukungan pada KPK untuk menolak revisi UU KPK.

Penolakan pelemahan KPK melalui revisi UU terus bergulir. PPP menolak pembonsaian kepada KPK.