Pemkot Bandung merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Dayang Sumbi yang dibongkar beberapa waktu lalu ke sekitaran Sasana Budaya Ganesha (Sabuga).

Massa dari Aliansi Trotoar Menggugat (Atom) protes keras perihal penerapan zona PKL di Kota Bandung. Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda menegaskan pemerintah hanya menjalankan yang sudah diatur di Perda.

Setelah berorasi di depan BIP, Jalan Merdeka, Aliansi Trotoar Menggugat (Atom), melanjutkan aksi mereka di halaman gedung DPRD Kota Bandung, Senin pagi (16/1/2013). Mereka menolak adanya zonasi PKL.

Aliansi Trotoar Menggugat (ATOM) menggelar demo di depan BIP, Jalan Merdeka, Senin pagi (16/1/2013). Mereka menyuarakan hak para PKL untuk tetap bisa berdagang di Kota Bandung. Selain berorasi, mereka juga gelar aksi tidur di jalanan.

Pemkot Bandung mengaku hati-hati menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung. Untuk tahap awal, penataan PKL akan diprioritaskan di kawasan Alun-alun dan Jalan Merdeka.

Pemkot Bandung mendata hingga akhir 2012 jumlah pedagang kaki lima (PKL) mencapai 20.326. Angka tersebut rupanya didominasi warga luar Jawa Barat (Jabar).

Walikota Bandung Dada Rosada mengatakan banyak persolan yang harus diselesaikan menyangkut kepentingan publik pada 2013, seperti banjir dan sampah yang di penghujung tahun menjadi masalah.

Kendaraan yang sudah parkir di hotel, factory outlet, atau restoran di kawasan Ir Djuanda tidak akan diizinkan keluar sejak pukul 21.00 WIB hingga 03.00 WIB.

Walikota Bandung Dada Rosada ternyata galau soal keberadaan pedagang kaki lima alias PKL di Kota Bandung. Satu sisi, keberadaan mereka mengganggu. Tapi di sisi lain keberadaan mereka bisa dimaklumi.

Kadiskoperindag Kota Bandung Ema Sumarna menyebutkan saat ini tercatat ada 20.326 pedagang kaki lima (PKL). Mereka menyebar di 30 kecamatan wilayah Bandung.