Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Umum Romahurmuziy (Romi). 

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali Kamis (13/11/2014) siang ini mendatangi ruang Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. 

Internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menolak kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) soal kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. NasDem dan Hanura menolak revisi UU MD3 yang mengiringi deal damai kedua kubu.

Meski seteru KIH dan KMP mulai menemui titik terang dengan 'transfer' 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan, namun sesungguhnya masih perlu waktu sampai DPR benar-benar bisa bekerja efektif. 

Ketua Umum FPI Habib Rizieq dan perwakilan lainnya menemui Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana dan M Taufik. Setelah bertemu sekitar 30 menit, H Lulung keluar menemui pendemo.

Dua kubu PPP yang masing-masing dimotori Romahurmuziy dan Suryadharma Ali masih terus berseteru. Jika tak segera islah, perseteruan ini bisa merugikan PPP yang akan turut serta di pilkada serentak tahun 2015.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir Menkum HAM Yasonna H Laoly agar tak bermain dengan kepentingan politik terkait status kepengurusan PPP yang sah. Kata Fadli, pihaknya juga akan melakukan hak interpelasi. Ini penjelasan Laoly.

Meski tak dihadiri anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), beberapa komisi di DPR seminggu ini tetap bekerja dengan menggelar rapat-rapat ‎dan seolah tak hirau dengan konflik internal yang ada.

Pimpinan DPR mulai membuka jalan tengah atas konflik dua kubu di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan ‎Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan beberapa opsi. Di antaranya, penambahan tiga komisi baru dan penambahan satu kursi wakil ketua di semua komisi.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menawarkan penyelesaian konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), dengan mengubah ketentuan agar kursi pimpinan komisi‎ bisa ditambah satu untuk KIH. Apa tanggapan pimpinan DPR?