Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal larangan politik dinasti di UU Pilkada. Putusan MK menuai kritik dari berbagai kalangan.

Putusan MK yang melanggengkan politik dinasti sudah final dan mengikat.Yang penting sekarang mengawasi petahana dan birokrasi di daerah

Agar politik dinasti tidak menjamur, masyarakat harus lebih kritis ke calon kepala daerah.

Keputusan MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana dalam UU Pilkada tahun 2015 dikritik karena dinilai tak pro rakyat.

Desakan agar Komisi Pemilihan Umum mencabut Surat Edaran nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti kian menguat.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum bernomor 302/VI/KPU/2015 berbuntut panjang karena dianggap membuka 'kran' politik dinasti.

Surat edaran KPU nomor 32/KPU/VI/2015 memantik kontroversi karena berpeluang dimanfaatkan oleh politikus yang ingin membangun dinasti politik.

Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan yang berhak ikut pilkada.

Pemilihan kepala daerah digelar secara serentak dengan harapan terjadi penghematan anggaran. Namun untuk penyelenggaraan perdana tahun ini, diperkirakan belum akan terjadi penghematan anggaran seperti yang diharapkan.

Ketua Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengingatkan potensi terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini cukup besar.