Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan pengambilalihan 100% saham Inalum dari Jepang merupakan sejarah penting yang ditorehkan pemerintah Indonesia.

Komisi VI DPR-RI memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan konsorsium Pemerintah Kabupetan (Pemkab) untuk memiliki saham di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mendesak pemerintah pusat agar Pemprov Sumut bisa mendapatkan kewenangan untuk mengelola PT Inalum.

Malam ini para menteri ekonomi antaralain Menteri Keuangan Chatib Basri, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menperin MS Hidayat menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI.

PTP Nusantara V membantah melakukan penyerobotan 2.800 hektar di Kabupaten Kampar Riau. Lahan tersebut sudah termasuk dari bagian HGU seluas 32 ribu hektar sesuai izin yang dimiliki perusahaan di lokasi Kampar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memiliki ide untuk memfasilitasi para BUMN membangun fasilitas pembangkit listrik.

DPR-RI menolak rencana penyaluran dan pengelolaan dana PPKBL atau CSR oleh satu BUMN, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Komisi VI DPR-RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2014 sebesar Rp 131,63 miliar.

Jelang masa akhir kontrak Nippon Asahan Aluminium (NAA) di PT Inalum 31 Oktober 2013, para kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) merapat ke Gedung DPR. Ada apa?

Dalam rapat singkat dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan malam ini, Komisi VI DPR menyetujui suntikan Rp 2 triliun untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo tahun depan.