Polri diharapkan tidak melawan usaha KPK dalam kaitannya membongkar kasus korupsi dalam pengadaan simulator SIM yang diduga melibatkan beberapa petinggi Polri. Hal ini penting untuk membuktikan peran Polri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena KPK dan Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus yang sama, maka kedua lembaga bisa melakukan investigasi bersama kasus ini, namun dengan wewenang supervisi tetap pada KPK.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai KPK memerlukan dukungan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengusutan kasus simulator SIM.

Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Namun Polri harus menghormati wewenang supervisi terhadap kasus di Korlantas Polri ini tetap di KPK.

Pengusutan KPK terkait kasus simulator SIM di Korlantas Polri dikaitkan dengan babak baru Cicak dan Buaya jilid II. Kalangan Komisi III DPR yakin sekali masalah ini tak akan melebar ke sana.

Polri resmi menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Polri sebelumnya sudah memeriksa 33 saksi.

Polri dinilai terkesan menghalangi langkah penyidikan KPK menyangkut kasus simulator SIM Korlantas. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mendesak Presiden SBY mereformasi total Polri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus korupsi pengadaan simulator sim di Korlantas Polri. Kompolnas berharap kasus rekening gendut Polri pun segera dituntaskan.

Selain Kakorlantas Irjen Djoko Susilo yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga mencegah ketua pengadaan Simulator SIM pada tahun 2004 AKBP Teddy Rusmawan. Selain itu ada juga tiga pihak dari swasta yang dicegah keluar negeri.

Bos PT CMMA Budi Susanto disebut sebagai rekanan penting Korlantas Polri dalam proyek pengadaan simulator SIM. Dia dikabarkan sebagai orang dekat Irjen Djoko Susilo. Sayang, Budi sulit ditemui untuk konfirmasi.