MK meminta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jakarta memperbaiki berkas permohonan judicial review UU 10 Tahun 2009. PBHI masih punya waktu 14 hari.

Putusan MK soal penggunaan KTP bagi pemilih yang tak terdaftar dalam DPT, pada 2 hari menjelang pemungutan suara Pilpres 8 Juli ternyata tidak tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, putusan ini kurang membawa dampak kepada penyelamatan hak konstitusional warga.

Berikut ini adalah penjelasan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Washington DC mengenai berita detikcom berjudul Menyaksikan SBY Menang di Negeri Paman Sam:

PBHI Jakarta mengajukan Judicial review UU 10/2008 mengenai batas waktu dan pelapor pelanggaran pemilu. Dengan judicial review ini, siapa saja bisa melaporkan KPU dan Bawaslu ke Kepolisian.

Forum Penyelamat Demokrasi akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pengadilan. Hal ini terkait dengan amburadulnya pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2009.

Partai Gerindra yakin koalisi besar antara Gerindra, PDIP dan Hanura akan terus berlanjut. Tapi Gerindra ragu Golkar akan ikut dalam koalisi yang dicetuskan sebelum Pemilu Legislatif (Pileg) tersebut.

Dari total DPT di Bandung sebanyak 1.699.033, sekitar 336.500 atau 19,8 persen tidak melakukan hak pilihnya. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka tidak hadir ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Yang paling banyak karena tidak memiliki formulir A7.

Hasil rekapitulasi akhir suara sementara Pilpres 2009 di Bandung, SBY-Boediono semakin di atas angin. Hingga Senin (13/7/2009), suara sah sementara SBY-Boediono mencapai 987.245 (75,4 persen) suara.

Sikap sejumlah kalangan dari kubu Capres-Cawapres yang terus mempermasalahkan daftar pemilih tetap (DPT) balik dikecam Gerakan Pro Susilo Bambang Yudhoyono (GPS). Alasanya, sikap tersebut dianggap dapat membingungkan masyarakat.

Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) menyerahkan laporan kasus pelanggaran pilpres ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta.