Pemerintah mempertimbangkan perpanjangan Sunset Policy atau kebijakan penghapusan sanksi pajak hingga Februari 2009. Sunset Policy sedianya akan berakhir pada 31 Desember 2008.

Sunset policy  atau kebijakan penghapusan sanksi pajak akan berakhir 31 Desember 2008. Sebagian kalangan pun mengusulkan agar sunset policy diperpanjang.

Kalau itu yang terjadi berarti telah ada penyalahgunaan uang pajak. Kembalikan uang pajak kepada rakyat melalui pembangunan nyata. Kalau tidak kami rakyat akan berkata, "buat apa bayar pajak?"

Sunset policy akan segera berakhir. Sejak kebijakan itu diluncurkan, setiap hari 200.000 mengajukan permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menkeu pun merasa gembira.

Kalau instansi pajak bertobat dan mengubah kebiasaan buruknya dengan mengutamakan pelayanan dan transparansi, tentu kita para wajib pajak nantinya menikmati kemurahan hati ini.

Ditjen Pajak menggeber Sunset Policy sepanjang tahun 2008. Bagaimana konteks Sunset Policy ini dalam permasalahan kebijakan perpajakan sesungguhnya?

Komik memiliki sejarah panjang di Indonesia. Untuk mengetahui lika-liku perjalanan komik, Museum Kartun Indonesia Bali menyajikannya selama bulan Desember di Denpasar, Bali.

Pembuatan NPWP melonjak selama 10 hari pertama di bulan Desember. Kantor pajak pun terpaksa membuka layanan hingga malam, termasuk pada Sabtu-Minggu.

Penerimaan pajak tahun ini melonjak hingga 40 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding peningkatan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada 19-20 persen.

Pemprov DKI Jakarta memastikan meninjau ulang rencana pengadaan laptop untuk keperluan dinas pejabatnya. Peninjauan ulang khususnya pada nilai satuan laptop yang di dalam APBD 2009 tertera Rp 35 juta per unit.