Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menilai besan Presiden SBY - Aulia Pohan - bukanlah Koruptor. Alasannya saat dijerat pidana, Aulia hanya terkena pasal ikut serta.

Ketua DPR Marzuki Alie menyebut Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pernyataan itu dianggap melecehkan KPK serta lembaga penegak hukum lainnya.

Aulia Pohan sudah divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus aliran dana BI. Besan Presiden SBY ini pun merupakan koruptor.

Sikap Presiden SBY yang mengabulkan grasi untuk mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais, tidak ada yang salah. Melihat kondisi Syaukani, pemberian grasi itu justru mencerminkan keadilan masyarakat.

Jumlah orang yang sudah meneken deklarasi agar mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum sudah mencapai 600 orang lebih.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengamini pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal Aulia Pohan bukan koruptor. Senada dengan Marzuki, Yusril tegas-tegas menyebut Aulia tidak korupsi.

Menkum HAM Patrialis Akbar siap memberikan penjelasan kepada parlemen soal keputusan pemberian grasi kepada terpidana korupsi Syaukani HR. Dia bertanggung jawab atas semua kebijakan pengurangan masa hukuman terpidana.

Menkum HAM, Patrialis Akbar membantah jika terpidana korupsi, Aulia Pohan pernah berobat di RS Pondok Indah. Besan Presiden SBY itu justru berobat di RSCM.

KPK tidak mau berpolemik mengenai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut Aulia Pohan bukan koruptor. KPK menghormati sikap Marzuki, namun sepenuhnya kasus hukum Aulia sudah diputuskan di Pengadilan Tipikor

Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul meminta masyarakat berhenti memvonis Aulia Pohan sebagai koruptor. Ruhut menilai Aulia Pohan adalah besan Presiden SBY yang harus dihormati.