KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama dalam kasus pengadaan simulator SIM, salah satunya Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo. Mengacu pada UU, Polri harus menyerahkan perkara itu ke KPK.

Mabes Polri mengaku telah menyerahkan SPDP kepada Kejagung pada 1 Agustus 2012 kemarin atas kasus simulator SIM. Namun, saat dikonfirmasi, Jampidsus, Andhi Nirwanto, mengaku hingga saat ini SPDP tersebut belum diterimanya.

Polri akan segera menahan Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo dan 4 tersangka lainnya. Polri yakin sudah menemukan bukti kuat dugaan korupsi. 

Polri bergerak cepat begitu KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka simulator SIM. Polri juga kemudian menetapkan tersangka atas simulator SIM tersebut. Kenapa tak ada nama Irjen Djoko Susilo?

Polri menetapkan 5 tersangka kasus proyek pengadaan simulator SIM. Yang menarik, tidak ada nama Irjen Pol Djoko Susilo dalam inisial 5 nama yang ditetapkan menjadi tersangka. 

Hotma Sitompoel mengaku ditunjuk Irjen Pol Djoko Susilo menjadi kuasa hukum. Hotma yakin apa yang dilakukannya didukung institusi Polri.

Tim kuasa hukum Irjen Djoko Susilo akan menyambangi KPK. Mereka akan menagih barang bukti yang disita KPK terkait kasus simulator SIM. KPK diminta mengembalikan barang bukti ke Korlantas. 

KPK siap berbagi data dan informasi dengan Polri seputar perkara korupsi di Korlantas Polri, tetapi bukan pengusutan perkara bersama. Pihak KPK yakin model joint investigation seperti itu akan efektif.

Menyusul insiden penggeledahan di Korlantas Polri, Komisi III DPR mendorong KPK dan Polri untuk melakukan joint investigation. KPK menyambut baik usulan itu tapi menyatakan tidak untuk pengusutan perkara bersama.

Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus pengadaan simulator SIM tahun 2011. Wakil Ketua MPR, Hadjriyanto Y Tohari, meminta Polri ikhlas dan mendukung KPK menjalankan fungsinya dalam mengusut kasus di Korlantas Polri itu.