Wakil ketua umum Partai Golkar Theo L Samboaga memastikan partainya tidak akan ikut campur saol reshuffle kabinet. Theo membantah adanya isu telah terjadi deal politik antara SBY dan Ical untuk menurunkan Menkeu Sri Mulyani dari jabatannya.

Presiden SBY akan menjadi Presiden yang buruk jika mengambil keputusan berdasar 'deal' dengan salah satu pihak. Kebijakan Presiden tidak boleh berdasarkan 'kesepakatan' atau 'deal politics' karena bisa menurunkan kredibilitas.

Isu bahwa Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden SBY bersepakat mengganti Menkeu RI, membuat Agun Gunanjar gerah. Dia nyaris bersumpah mengetahuinya.

"Keberadaan Sri Mulyani di kabinet bukan atas Golkar, maka bukan tempatnya Golkar merespons itu," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin ikut membantah adanya deal dalam pertemuan antara SBY dan Aburizal Bakrie (Ical) untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden SBY tidak perlu menyampaikan klarifikasi langsung terhadap isu pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Mekeu RI. Bantahan dari dua menteri koordinator dinilai sudah cukup.

Menjelang 100 hari kabinet pemerintahan SBY, isu reshuffle berhembus. Tapi isu soal adanya reshuffle ini tegas-tegas dibantah Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Isu pergantian Menkeu Sri Mulyani ditanggapi beragam oleh anggota Pansus Angket Century. Anggota FPDIP Ganjar Pranowo menilai pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi siapa pun.

Kabar rencana pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat bantahan dari dalam kabinet. Presiden SBY bahkan tidak punya rencana me-reshuflle menterinya.

Presiden sudah menuntaskan rapat kabinet paripurna untuk mengevaluasi kerja kabinetnya pada Kamis (14/1/2010). Rapat itu tidak mengevaluasi koalisi.