Mabes Polri telah menerima Laporan Hasil Analisa (LHA) PPATK soal adanya transaksi mencurigakan milik pegawai Ditjen Pajak. Polri menerima 42 transaksi mencurigakan yang saat ini masih dalam penyelidikan.

"Warga negara yang menolak memberi keterangan bisa dianggap mempersulit penyidikan KPK dan karenanya diancam hukuman 12 tahun penjara," ujar Petrus Selestinus, kuasa hukum Max Moein.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah banyak merilis temuan transaksi mencurigakan. KPK masih menunggu kiriman data dari PPATK untuk mengusutnya.

PPATK menemukan 42 transaksi mencurigakan di rekening pegawai Ditjen Pajak. Penegak hukum didesak menggunakan temuan PPATK sebagai pintu untuk mengungkap semua mafia pajak di Ditjen Pajak.

Temuan PPATK berkait rekening pejabat Ditjen Pajak dan keluarganya menunjukkan makin pentingnya pemberantasan Mafia Pajak. Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan temuan ini merupakan bukti mafia pajak kian menggurita.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada pegawai Ditjen Pajak melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan senilai Rp 27 miliar. KPK mengaku siap menelusuri temuan tersebut.

Mabes Polri mengaku belum menerima laporan PPATK terkait ditemukannya transaksi mencurigakan senilai Rp 27 milliar milik pegawai Ditjen Pajak. Polri masih menunggu laporan tersebut.

PPATK menemukan transaksi pegawai Ditjen Pajak dengan nilai yang fantastis, mencapai Rp 27 miliar.

Yunus Husein didesak mundur dari anggota Satgas Mafia Hukum oleh Komisi III DPR. Komisi hukum beranggapan hal tersebut untuk mencegah konflik kepentingan karena saat ini Yunus juga menjabat sebagai Ketua PPATK.

Komisi III DPR mempertanyakan netralitas Yunus Husein sebagai Ketua PPATK yang juga merangkap sebagai angggota Satgas Mafia Hukum. Yunus pun diminta mundur dari Satgas.