Golkar memang bersemangat menindaklanjuti rekomendasi hasil Paripurna soal Century. Namun Golkar belum berpikir untuk menggunakan hak menyatakan pendapat di DPR untuk memuluskan pemakzulan.

Meski dihajar babak belur oleh parlemen lewat Pansus Angket Century, SBY rupanya tenang saja. Memang, sempat diakui kalau dirinya dalam keadaan harap-harap cemas melihat proses dan prilaku Pansus.

Partai Demokrat memiliki pandangan berbeda dengan Ketua DPR Marzuki Alie. Kalau Marzuki menilai rekomendasi Pansus tidak perlu dilanjutkan, PD sebaliknya.

DPR telah membuat keputusan soal skandal Century dalam sidang paripurna. Presiden SBY Diharapkan segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan meminta lembaga penegak hukum melanjutkan rekomendasi itu.

Presiden SBY meminta agar hasil Pansus DPR segera ditindaklanjuti, termasuk dari aspek hukum. SBY juga meminta agar kejahatan-kejahatan lain di Bank Century, termasuk adanya L/C bodong diusut.

Sikap berbeda partai koalisi dalam Paripurna Century mengecewakan Konstituen PD. Ketua DPP PD Anas Urbaningrum menyatakan Dorongan dari konstituen meminta SBY me-reshuffle kabinetnya sangat besar dan luar biasa kuatnya.

Presiden SBY dan Wapres Boediono telah memberikan komentar menanggapi rekomendasi DPR yang menyatakan FPJP dan PMS Bank Century bermasalah. Sementara Menkeu Sri Mulyani memilih pikir-pikir dulu.

Pemkot Bandung mengusulkan kenaikan pajak hiburan dalam revisi Perda Pajak Hiburan Nomor 11 Tahun 2000. Kenaikan pajak tersebut diprediksi akan menaikan PAD Kota Bandung dari pajak hiburan, hingga Rp 4 miliar.

Hampir lima bulan berjalan, pemerintahan SBY-Boediono tersedot oleh kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century. SBY patut menyesali tindakannya.

Pimpinan DPR sepakat untuk menghormati pidato SBY menyikapi rekomendasi Pansus Century. Namun, DPR akan tetap menjalankan rekomendasi tersebut.