Kritikan masyarakat atas pengurangan masa tahanan terpidana korupsi belum juga reda. Pemerintah pun masih berfikir ulang untuk memberikan remisi kepada koruptor pada saat Lebaran.
Politisi Partai Demokrat setuju dengan wacana penghapusan remisi untuk koruptor. PD mendorong agar ada langkah kongkret dari pemerintah bersama DPR untuk menghapus aturan yang memberi pintu pemotongan hukuman untuk koruptor.
Wibawa pemerintah terkait pemberantasan korupsi sedang diuji. Pemberian remisi dan grasi kepada koruptor dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat luar negeri.
Setiap kali Ramadan, Masjid Jami Aulia Sapuro banyak didatangi umat Muslim. Di masjid itu terdapat al-Qur'an berukuran raksasa. Untuk membuka lembarannya, setidaknya memerlukan dua orang.
Hawa panas sempat dilontarkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pemerintah memberikan remisi bahkan grasi diberikan kepada sejumlah koruptor. Namun kini, persoalan itu telah tuntas.
Staf Khusus Presiden Denny Indrayana menyambut positif petisi rakyat mengenai tuntutan reformasi di Polri dan penuntasan mafia hukum termasuk rekening gendut. Presiden SBY pun mendukung petisi tersebut.
PKS berkeyakinan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa tidak ada remisi untuk teroris dan koruptor. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tidak bisa memberikan remisi untuk mantan terpidana korupsi, Aulia Pohan.