Misbakhun, terpidana kasus pemalsuan terlihat sedang makan siang di Mal Ratu Plaza. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring tidak mau mencampuri hal koleganya itu.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan negara membuat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus ditaati pemerintah. Sebab, pemerintah harus memberikan contoh kepada warga negara untuk taat hukum.

Pemerintah dinyatakan melanggar hukum oleh PN Jakarta Pusat karena tak kunjung membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai amanat undang-undang. Atas putusan ini pemerintah menyatakan banding.

PN Jakpus yang memenangkan gugatan warga negara melawan pemerintah dalam kasus SJSN. Ketika seluruh instrument politik telah tersumbat, maka warga negara dapat mengadu ke hakim untuk memerintahkan negara berbuat sesuatu.

Keributan yang terjadi antar narapidana di LP Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (12/7) kemarin dinilai sebagai hal yang wajar. Sebab, jumlah penghuni LP Salemba telah melebihi daya tampung yang semestinya.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan hukum karena belum juga sahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Kemenkum HAM berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk melacak keberadaan Nazaruddin. Patrialis Akbar mengatakan melobi semua negara untuk bisa memulangkan Nazaruddin.

Di dalam kesehariannya, aparat Kejaksaan Agung, Polri, MA, Kemenkum HAM, Komisi III DPR bekerja dibawah pimpinan masing-masing. Tapi hari ini, semuanya bersama-sama terjun ke lapangan dibawah kepemimpinan pelawak Tarzan dan Gogon.

Menkum HAM Patrialis Akbar menuturkan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin telah melalui sejumlah kota di Asia di tengah pelariannya. Nazaruddin sempat menginjakkan kakinya ke Guangzhou di China.

Rakornas PD akan digelar pada akhir Juli mendatang. DK PD belum akan memproses kadernya yang bermasalah.