Komisi XI DPR akan segera memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan korupsi Alquran di Kemenag. Hal ini dipandang perlu karena BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenag.

KPK tengah menyidik dugaan korupsi pembahasan anggaran proyek Alquran dan laboratorium di Madrasah Tsanawiyah. Dalam kasus ini, KPK hari ini memeriksa dua orang Imam Faozi dan Muhamad Alfian dari PT Jaya Abadi Nusantara (JAN).

KPK akan memeriksa dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Alquran di Kemenag Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia. Mereka dimintai keterangan pekan depan.

Waketum PD Max Sopacua merespons deklarasi pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Max memprediksi pencapresan Ical akan menemui jalan terjal.

Wakil Ketua Komisi VIII, Jazuli Juaini meminta anggota-anggota Komisi VIII yang menerima jatah Alquran dari proyek Kemenag untuk mengembalikan Alquran tersebut. Menurutnya hal tersebut penting untuk menghindari cap jelek terhadap para anggota Komisi VIII.

Pimpinan Komisi VIII DPR meneken anggaran pengadaan Alquran. Pimpinan Komisi VIII menjelaskan itu hanya prosedural saja.

Wakil Ketua FPD DPR Benny K Harman mendesak KPK memeriksa semua anggota Komisi VIII DPR yang telah menerima pembagian Alquran. Kata Benny, setiap anggota dewan mendapat 500 Alquran.

Bagi Nurul Arifin, permintaan maaf Zulkarnaen Djabar di media karena tersangkut dugaan korupsi pengadaan Alquran tidak cukup. Zulkarnaen harus mundur sementara dari DPR.

BK DPR meminta KPK mengusut tuntas korupsi pengadaan Alquran Kemenag yang melibatkan anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabbar. BK akan bersikap setelah Zulkarnaen berstatus terdakwa.

Anggota DPR Zulkarnaen Djabar jadi sorotan publik setelah dia dan anaknya, Dendy Prasetia, dijadikan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran. Bersama putranya, Politisi Golkar itu diduga menerima suap sekitar Rp 4 miliar.