KPK langsung tancap gas menindaklanjuti putusan praperadilan yang menolak semua gugatan Suryadharma Ali. KPK langsung mengagendakan untuk memeriksa Suryadharma Jumat (10/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedikit bisa bernafas lega selepas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Suryadharma Ali (SDA)‎ ditolak. Putusan hakim tunggal Tatik Hadiyanti itu akan digunakan KPK sebagai dasar yurisprudensi.

Kuasa hukum Sutan Bhatoegana hanya dapat menghadirkan mantan anggota komisi VII DPR RI, Jhonny Allen Marbun sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan melawan KPK.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan heran dengan berkas perkara Komjen Budi Gunawan (BG) yang diperoleh dari KPK. Berkas perkara itu ternyata hanya fotokopian. 

Hakim tunggal Tatik Hadiyanti menolak permohonan praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali. KPK pun kini tanpa halangan untuk terus melanjutkan penyidikan kasus korupsi pengelolaan dana haji.

Mabes Polri meminta agar nama baik Komjen Budi Gunawan (BG) dikembalikan. Putusan sidang praperadilan sudah jelas, status tersangka Komjen BG dibatalkan. 

Gugatan SDA terhadap KPK atas penetapan status tersangkanya, kandas. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Tatik Hadiyanti menolak gugatan SDA. Siapa Tatik?

Mabes Polri memberi penjelasan soal pelimpahan berkas perkara Komjen Budi Gunawan (BG) dari Kejagung ke Polri. Menurut Kabag Penum Polri Kombes Rikwanto, pelimpahan itu sesuai aturan yang ada. 

Permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) kandas ketika hakim tunggal Tatik Hadiyanti mengetok palu tanda sidang ditutup usai membacakan putusan. 

Permohonan praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali (SDA) ditolak hakim tunggal Tatik Hadiyanti untuk seluruhnya. KPK memberikan apresiasi atas putusan tersebut.