Presiden SBY telah memaparkan solusi atas konflik Polri vs KPK. Pelaksanaannya, diserahkan penuh kepada dua lembaga penegak hukum yang bersangkutan. Sekarang tinggal menunggu implementasinya. 

Kejagung tidak lagi menangani kasus simulator SIM menyusul arahan Presiden SBY yang meminta agar kasus itu ditangani KPK. Polri diminta langsung menyerahkan penanganan kasus tersebut ke KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan dan solusi tadi malam terkait perselisihan yang terjadi antara KPK dan Polri. Menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, pidato SBY yang berisi 5 kesimpulan tersebut secara umum sangat 'menyudutkan' Polri.

Insiden penangkapan penyidik Polri di KPK, Kompol Novel Baswedan, di kantor KPK pada Jumat (5/10) lalu oleh Polda Bengkulu memanaskan hubungan KPK-Polri. Pidato SBY yang memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut menuai pujian.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengapresiasi positif pidato Presiden SBY yang dinilai sangat baik tadi malam. Namun demikian, masyarakat luas harus mengawal pelaksanaan dari pidato tersebut.

Presiden SBY akhirnya bersuara mengenai perselisihan antara KPK dan Polri. Meski sudah cukup bagus, namun pidato SBY itu dinilai masih belum menyeluruh karena tidak menyinggung perlunya tim independen untuk kasus Kompol Novel Baswedan.

KPK menyambut baik Pidato Presiden SBY yang menyatakan penyidikan untuk Kompol Novel Baswedan tidak tepat dalam perspektif waktu dan cara yang dipakai. Kini Novel pun bisa fokus memimpin penyidikan kasus Simulator SIM ini.

Upaya penangkapan terhadap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan dianggap pihak Polri sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun penegakan upaya tersebut saat ini dinilai tidak tepat. Presiden SBY berpesan agar segala upaya penegakan hukum berdasarkan niat baik.

Sejumlah menteri KIB II jajaran Polhukam mendampingi Presiden SBY memberikan pidato resmi menyangkut polemik KPK-Polri. Malam ini Presiden SBY menyampaikan pidato solusi konflik KPK-Polri.

Pertemuan pimpinan KPK dan Kapolri yang digelar di Sekretariat Negara (Setneg) digeser ke Istana Negara. Tapi tak ada Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pertemuan itu. Kemana?