Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto akan menghadiri penetapan hasil pemilu presiden di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Sabtu 25 Juli. Namun pasangan ini tidak akan menandatangani berita acara penetapan hasil pilpres.

Jika dianalogikan dengan rapor anak sekolah yang menyajikan nilai, rapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pemilihan presiden dipenuhi angka merah bahkan "tinggal kelas".

KPU Abdul Hafiz Anshary menganggap DPT pilpres tetap sah sekalipun ramai digugat capres. Tanda tangan capres dalam sebagai persetujuan penetapan hasil pilpres menurutnya tidak penting.

Muncul peristiwa terakhir bersumber juga dari kesalahan data kependudukan yaitu data penduduk (KTP, Kartu Tanda Penduduk) yang diduga sebagai tersangka Terorisme. Tersangka menggunakan KTP yang tidak sesuai dengan alamat yang ada.

Pasangan JK-Wiranto rupanya serius menyikapi DPT yang digunakan KPU untuk penghitungan suara. JK akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Saksi dari pasangan SBY-Boediono telah menerima DPT termutakhir sejak lama, mendahului saksi pasangan capres yang lain.

Meski saksi dari pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto tak hadir, namun rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan. KPU juga akan tetap mensahkan rekap meski tanpa kehadiran saksi.

Saksi pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto tidak menghadiri rekapitulasi nasional hasil Pilpres di hari kedua. Mereka mempermasalahkan DPT yang digunakan KPU.

Kecurangan dan pelanggaran Pilpres 2009 juga ditemukan oleh tim SBY. Mereka bahkan juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh tim pasangan kompetitor.

Format yang digunakan dalam rekapitulasi manual Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 dinilai membingungkan. Angka-angka yang disebutkan oleh KPU sulit untuk dicocokkan.