Kemenkum HAM telah membentuk tim guna mengecek posisi keberadaan Nazaruddin. Namun pihak Kemenkum HAM hanya melakukan pelacakan dan tidak akan melakukan penangkapan.

HMI MPO cabang Jakarta meminta kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra segera dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa harus melihat fakta putusan terhadap tersangka Sisminbalum lainnya.

Kemenkum HAM melalui Ditjen Imigrasi telah mendeteksi lokasi Nazaruddin. Untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, Kemenkum HAM dan Polri akan mendatangi tempat-tempat di negara tertentu.

M Nazaruddin begitu licin menghindari kejaran aparat penegak hukum. Namun sampai sejauh ini, belum bisa memastikan apakah sang buronan memiliki paspor ganda.

Hari ini seleksi pimpinan KPK tahap penulisan makalah digelar. Menkum HAM yang juga merupakan Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar, mengingatkan tulisan tangan dari peserta supaya dapat dibaca.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) kembali masuk sebagai salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Panitia Seleksi akan menelusuri nama-nama calon pimpinan KPK yang disebut Muhammad Nazaruddin telah melakukan pelanggaran etik

Jika teroris bisa dengan mudah dilacak keberadaannya, tidak demikian dengan para politisi. Pemerintah mengaku kesulitan mencari keberadaan M Nasir, sepupu M Nazaruddin, bahkan jika dengan alat secanggih apapun.

Kabar mengejutkan datang dari Kementrian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan Politikus Demokrat M Nasir telah dicekal.

Menkumham menyindir bawahannya yang suka ke luar negeri setiap akhir tahun. Menurutnya itu dilakukan semata-mata untuk menghabiskan sisa anggaran.