Tingkah laku anggota DPR makin menggelikan saja. Kisruh soal mosi tidak dipercaya di Badan Kehormatan (BK) DPR ternyata hanya karena rebutan ruang pimpinan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR dari FPDIP Gayus Lumbuun dinilai tidak profesional. Wakil Gayus dari FPG Chaeruman Harapah mengirim mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR atas sikap Gayus yang dinilai tidak profesional tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kanwil Jabar mengindikasikan keseluruhan dari tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat bermasalah. Satu BUMD direkomendasikan untuk dilikuidasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali curhat setelah dirinya dipersalahkan oleh DPR karena menyelamatkan Bank Century. Namun Sri Mulyani tidak merasa menjadi target.

Ketua DPR Marzuki Alie ternyata punya penilaian sendiri untuk politisi heboh dari Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul. Marzuki menyebut Ruhut terlalu sering akting tanpa tahu substansi.

DPR telah mengirimkan surat berisi keputusan paripurna soal Century kepada Presiden SBY. Selain SK Paripurna, surat rekomendasi penonaktifan Sri Mulyani dan Boediono juga ikut dilampirkan.

Sinyalemen Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang adanya upaya barter sejumlah kasus petinggi parpol dengan pemerintah dinilai tak berdasar. Tindakan ICW ini justru dinilai bisa melemahkan upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan pemerintah.

Isu adanya barter kasus Munir dengan perkara Century sempat menyeruak. Tapi tegas-tegas, pihak Kontras menolak bila kasus Munir dijadikan sebagai bagian transaksi politik. Perkara hukum harus diungkap tuntas.

Hasil paripurna DPR terkait penyelidikan kasus Bank Century sudah dikirimkan ke berbagai pihak, termasuk ke KPK. Namun hingga kini KPK belum menerimanya.

Pansus 4 DPRD Kota Bandung yang sedang membahas raperda miras mengaku prihatin dengan kasus tewasnya 4 orang usai pesta miras di Kiaracondong. Kejadian itu kontradiktif dengan raperda miras yang saat ini mulai dibahas.