Meski sudah dikritik habis-habisan soal kebiasaan membolos sidang Paripurna DPR, sikap anggota dewan sepertinya tidak berubah. Kehadiran anggota DPR pas bandrol kuorum sehingga hanya sekadar sidang Paripurna bisa dimulai.

Revisi UU LPSK akan membantu perlindungan terhadap para whistle blower. Draf akan dibuat dalam waktu dekat oleh LPSK untuk diteruskan ke pemerintah.

Tidak hadirnya Menkum HAM Patrialis Akbar dalam rapat dengan tim pengawas Century dituding sebagai bentuk dukungan terhadap penutupan kasus itu. Saat dikonfirmasi, Patrialis dengan tegas menyangkalnya.

Ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang sedianya akan rapat bersama Timwas Century sangat mengecewakan. Sekalipun mengirimkan surat, Patrialis dinilai ingin cuci tangan terkait pengembalian aset Bank Century.

"Jika nanti sudah tinggal 2 orang yang diajukan ke Presiden, kita wanti-wanti jangan ada yang mundur," kata Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar.

"Bila tidak ikut pembuatan makalah ini, maka gugur. Tidak ada kesempatan lagi," kata Menkum HAM, Patrialis Akbar, selaku Ketua Pansel KPK.

Meski nama-nama para pembolos di DPR sebagian kecil telah terpublikasikan, bukan berarti membuat jera para anggota Dewan. Dalam rapat-rapat di DPR, para anggota Dewan masih kerap tidak hadir.

Tim Pengawas Century DPR seharusnya menggelar rapat bersama Menkum HAM Patrialis Akbar. Namun, Patrialis batal datang dengan alasan belum siap. Kecewa, para anggota Dewan pu mengeluarkan tudingan serius.

Sedianya Tim Pengawas Kasus Century di DPR menggelar rapat bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar hari ini. Namun Patrialis batal hadir karena sesuatu hal.

Komisi III DPR sepakat untuk mengklarifikasi soal sengketa kepemilikan saham TPI kepada Menkum HAM Patrialis Akbar. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Plh Direktur Perdata Kemenkum HAM.