detikNews

ICW Desak MA Segera Pilih Wakil Ketua yang Baru

ICW mendesak Bagir Manan segera melepaskan jabatan wakil ketua bidang nonyudisial. Posisi itu harus segera diisi hakim agung lain.

Kamis, 19 Apr 2007 06:28 WIB

detikNews

UN Hanya Hamburkan Uang Negara

Kebijakan pemerintah melakukan sentralisasi lewat kebijakan Ujian Nasional (UN) terus mendapatkan kecaman. UN hanya dianggap memboroskan anggaran negara dan rawan kecurangan.

Selasa, 17 Apr 2007 15:16 WIB

detikNews

Duit Tommy Keluar dari Rekening Depkum Bisa Ditarik Lagi

Duit Tommy Soeharto sebanyak US$ 10 juta (setara Rp 90,8 miliar) telah berpindah dari rekening Depkum. Namun, negara dapat mengambilnya kembali.

Kamis, 12 Apr 2007 17:24 WIB

detikNews

ICW: Pemerintah Harus Bentuk Tim Khusus Usut Dana Tommy

Dana Tommy masih menjadi polemik. Pemerintah diminta segera membentuk tim khusus untuk menindak 3 pejabat negara yang diduga terlibat dalam pencairan dana senilai Rp 90 miliar itu.

Rabu, 04 Apr 2007 16:13 WIB

detikNews

Idealnya Aceh Punya 4 Partai Lokal

Gubernur NAD Irwandi Yusuf menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk membentuk partai politik lokal. Menurutnya, idealnya Aceh memiliki 3 hingga 4 partai lokal.

Jumat, 23 Mar 2007 17:43 WIB

detikNews

Irwandi: Tak Ada Lagi Pegawai Aceh yang Main Game

Gubernur NAD Irwandi Yusuf mengklaim di bawah kepemimpinannya, birokrasi Aceh sudah lebih disiplin. Tidak ada lagi pegawai yang main game.

Jumat, 23 Mar 2007 16:03 WIB

detikNews

3 Cara Bersihkan NAD dari Korupsi

ICW memberikan wejangan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf untuk membersihkan pemerintahannya dari korupsi. Apa saja?

Jumat, 23 Mar 2007 14:37 WIB

detikNews

Irwandi Gandeng ICW Pantau Korupsi di Tanah Rencong

Gubernur NAD Irwandi Yusuf meminta dukungan kepada ICW untuk memantau gerakan anti korupsi di Tanah Rencong. ICW menyambut baik ajakan Irwandi.

Jumat, 23 Mar 2007 11:24 WIB

detikNews

ICW: Vonis Suwarna Terlalu Ringan

Vonis 1,5 tahun penjara untuk Suwarna AF, gubernur non aktif Kaltim, dianggap terlalu ringan. Pemberantasan korupsi hanya omong kosong.

Kamis, 22 Mar 2007 15:31 WIB

detikNews

Memalukan, Laptop untuk Anggota DPR Dibiayai Negara

Rencana pembelian 550 laptop untuk anggota DPR senilai Rp 12,1 miliar dinilai pemborosan. Semua kebutuhan anggota DPR seharusnya tidak perlu difasilitasi.

Kamis, 22 Mar 2007 15:08 WIB