Lambatnya penanganan pemerintah dalam bencana gempa DIY dan Jateng menjadi perhatian tersendiri oleh Din Syamsuddin. Ketua Umum PP Muhammadiyah Pusat ini mengkritik kinerja pemerintah.

Di saat daerahnya tertimpa musibah bencana alam, Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto justru tengah berada ke Jakarta. Namun, dia mengaku terus memantau daerahnya.

Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) mendukung rencana pemerintah menerbitkan produk hukum perlindungan bagi pejabat negara .

Pemerintah segera mencairkan dana bantuan tanggap darurat untuk para korban gempa. Bantuan akan diserahkan secara simbolik, Kamis (1/6/2006) mendatang.

Ormas-ormas Islam Indonesia memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah mengenai status bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Deklarasi pun digelar dan menetapkan bencana di Yogyakarta dan sekitarnya sebagai bencana nasional.

Rehabilitasi Yogya akibat gempa diperkirakan menelan US$ 200-250 juta. Pemerintah pun disarankan minta keringanan utang seperti saat tsunami di Aceh.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan upaya penyelamatan korban akan menemui hambatan berat. Ibaratnya berpacu melawan waktu.

Presiden SBY telah menetapkan alokasi dana untuk tanggap darurat dan proses Restrukturisasi korban gempa di Yogyakarta dan sekitarnya. Total Rp 1,1 Triliun dianggarkan untuk proses ini.

Wapres Jusuf Kalla membantah adanya persaingan pengaruh antara dirinya dengan SBY dalam penanganan gempa di Yogya.

Keberadaan Presiden SBY di Yogyakarta untuk memantau penanganan gempa dinilai tidak efektif. Faktanya, penanganan para korban dan penyaluran efektif jadi tidak maksimal.