Setidaknya ada dua hal yang terbaca dari gonjang-ganjing ini, pertama : ketidak profesionalan saat pilah-pilih calon menteri, kedua : hasrat kekuasaan yang tak mampu dibendung dari partai pemenang pemilu.

Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersat (KIB) II dihantui isu reshuffle . Menurut Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, isu perombakan kabinet itu sah saja bila menteri tidak cakap selama bekerja.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap partainya yang akan tetap menjadi oposisi.

Peluang Guruh Soekarnoputra memimpin PDIP dinilai sudah tertutup. Menurut Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas, semua PAC PDIP sudah sepakat memilih Megawati.

Gerakan dan berbagai upaya mengkriminalisasi Boediono dan Sri Mulyani semakin terlihat. Patut dicurigai bahwa gerakan ini merupakan cara para koruptor melakukan perlawanan balik.

Partai Gerindra tidak mempermasalahkan isu reshuffle kabinet. Menurut Gerindra, Partai Demokrat (PD) memang berhak mengusulkan pergantian menteri kepada Presiden SBY.

Wacana reshuffle kabinet terus bergulir. Kaum Muda Demokrat (KMD) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY untuk mereshuffle kabinet jika kinerjanya dinilai kurang maksimal.

"Atau jangan-jangan mereka yang ingin menekan PD? Maka kita minta evaluasi dan itu berarti ada konsekuensi terhadap mereka yang diutus partainya di pemerintahan," Ramadhan Pohan.

Pernyataan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin terkait isu reshuffle kabinet adalah pendapat pribadi. Pernyataan itu dianggap elegan, sebab lebih banyak politisi PD yang sudah geram dengan kelakuan partai koalisi.

Penghembusan wacana reshuffle oleh Partai Demokrat dinilai tidak etis karena bernada ancaman terhadap partai-partai koalisi. Isu itu dihembuskan untuk mempengaruhi hasil kesimpulan akhir Pansus Century di DPR.